Jasa Konsultan Sertifikasi Konstruksi

Kami adalah salah satu konsultan dalam pengurusan ska konstruksi indonesia yang akan membantu perusahaan anda untuk mendapatkannya.

SKA atau Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu. Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi adalah

1. Ahli Muda
2. Ahli Madya
3. Ahli Utama

Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi muda dapat ditingkatkan menjadi ahli madya, dan tenaga ahli madya dapat ditingkatkan menjadi ahli utama.

SKA sebagai persyaratan sertifikasi dan registrasi usaha jasa konstruksi Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor) Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha (SBU) khususnya golongan Menengah (Kualifikasi M2 dan M1), golongan Besar (Kualifikasi B2 dan B1) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi (konsultan) Setiap perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha baik untuk golongan Kecil, Menengah atau Besar harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK).

Persyaratan Permohonan SKA adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.
3. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan.
4. Melampirkan photo ukuran 3 x 4 warna.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti Pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Dasar Hukum Sertifikat Badan Usaha:

• Untuk perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (KONTRAKTOR) diatur dalam Peraturan LPJK No.11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
• Untuk perusahaan Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi diatus dalam Peraturan LPJK No.12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

Dokumen Persyaratan Sertifikat Badan Usaha:

1. Foto Copy Akta Perusahaan & SK Kehakiman
2. Foto Copy Domisili Usaha
3. Foto Copy NPWP Perusahaan
4. Foto copy TDP
5. Kartu Tanda Anggota asosiasi perusahan
6. Foto copy KTP Para pengurus
7. Pas Photo Direktur Utama ukuran 3 x 4 berwarna
8. SKA-Sertifikat Keahlian/SKT-Sertifikat Ketrampilan sesuai ketentuan Kualifikasi badan usaha, foto copy ijasah Tenaga Ahli, KTP tenaga ahli, sertifikat ketrampilan tenaga ahli & daftar riwayat hidup.
9. Daftar tenaga Teknik/tenaga ahli yang bkerja pada perusahaan
10. Neraca dan Laporan Keuangan & laporan pajak SPT tahun terakhir.
11. Daftar/List Pengalaman kerja yang pernah dilaksanakan perusahaan

Sumber: https://lpjk.info/sbu-sertifikat-badan-usaha/

SBUJK adalah sertifikat usaha jasa konstruksi yang di peruntukkan untuk para kontraktor dan telah memiliki tenaga ahli sesuai bidang pekerjaan yang telah di kerjakan.

Berikut adalah syarat-syarat dokumen yang diperlukan

• Akte Pendirian Usaha (PT atau CV)
• SK Menteri Hukum dan HAM (Pengesahan)
• Surat Keterangan Domisili Usaha
• Nomor Pokok Wajib Perusahaan (NPWP)
• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Pengusaha Kena Pajak (PKP)
• Surat Keterangan Ketrampilan (SKT)/ Surat Keterangan Keahlian (SKA)
• Sertfikasi Badan Usaha (SBU)
• KTP Pengurus Perusahaan
• Pas Foto 4×6 2 lembar

Kartu Tanda Anggota (KTA) adalah syarat yang wajib yang harus dimiliki perusahaan konstruksi, bila ingin membuat Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

KTA yang diterbitkan asioasi konstruksi jadi bukti asli, bilamana badan usaha sudah menjadi anggota Asosiasi perusahaan konstruksi. Dan Asosiasi penerbit KTA harus diakui serta terdaftar di LPJK Nasional, lalu dapat diperiksa secara online di lpkj.net

Untuk menjadi anggota Asosiasi konstruksi, maka badan usaha wajib menyesuaikan kualifikasi bidang usaha dan klasifikasi konstruksi dikerjakan. Selain itu status akreditasi dari Asosiasi Konstruksi sangat penting diperhatikan dan dimiliki.

Dasar Hukum nya adalah PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI dan PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI USAHA JASA PERENCANA DAN PENGAWAS KONSTRUKSI

Kartu Tanda Anggota (KTA) dibedakan berdasarkan klasifikasi usaha jasa konstruksi yang terdiri dari :

KTA untuk Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) terdiri :

• KTA Golongan besar adalah Grade 7 & Grade 6
• KTA Golongan menengah adalah Grade 5
• KTA Golongan kecil adalah Grade 4, Grade 3 & Grade 2

KTA untuk Perusahaan Jasa Perencana dan Pengawas Konstruksi (Konsultan) terdiri

• Siujk Golongan besar (Grade 4)
• Siujk Golongan menengah (Grade 3)
• Siujk Golongan kecil (Grade 2)

Untuk dapat mengikuti tender pengadaan jasa konstruksi di Indonesia setiap perusahaan asing / lokal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU) sesuai Klasifikasi dan Kualifikasi yang terakreditasi LPJK.

Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi (SBUJK) adalah bukti pengakuan formal tingkat Kompetensi usaha jasa pelaksana konstruksi (KONTRAKTOR) dan usaha jasa perencana konstruksi atau jasa pengawas konstruksi (KONSULTAN) sebagai perwujudan hasil Sertifikasi dan Registrasi badan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Sertifikat Badan Usaha juga menjadi acuan bagi perusahaan untuk dapat mengajukan dan mendapatkan Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi /Kabupaten /Kotamadya atau Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk perusahaan penanaman modal sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang dimiliki perusahaan dalam Sertifikat Badan Usaha.